Dugaan Mutasi Non Prosedural Kepala Sekolah: Mantan Kepala Sekolah Tetap Jalani Tugasnya

SULTRA PERDETIK, – Sejumlah mantan kepala sekolah SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah seperti biasa. Meskipun mutasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tidak prosedural dan cacat administrasi.

Hal itu diungkapkan Wakil Hukum Forum Mantan Kepala Sekolah SMA dan SMK di lingkungan Pemprov Sultra yang juga Direktur Wilayah YAHGI Sultra, Sulaiman SH MKn, kemarin. Beberapa mantan kepala sekolah yang terlibat adalah kepala sekolah SMAN 9 Kendari dan SMKN 4 Konawe.

Sulaiman menjelaskan, kegiatan yang dilakukan oleh beberapa mantan kepala sekolah tetap dilakukan karena beberapa kewajiban terkait penyelesaian administrasi di sekolah, terutama proses sertifikasi kelulusan yang mencantumkan nama mantan kepala sekolah. Kata dia Jika layanan ini tidak dilakukan, isu mutasi akan berdampak nyata bagi masyarakat, terutama mahasiswa dan orang tuanya.

Bacaan Lainnya

Semangat belajar mandiri yang diusung Pemprov Sultra dikhawatirkan hanya menjadi slogan kosong tanpa makna yang nyata.

Lanjutnya, terkait dugaan mutasi non prosedur dan maladministrasi, diduga tidak melalui proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Sebaliknya, Diduga Divisi GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan permintaan langsung ke Gubernur Provinsi Sulawesi Timur.

Hal inilah yang membuat mantan kepala sekolah belum mendapatkan surat keputusan pemberhentian (SK) atau kelengkapan administrasi lainnya terkait mutasi yang sebenarnya.

“Aneh lainnya, kepala sekolah dinilai sebelum mutasi dilakukan. Namun, sebelum hasil penilaian dirilis, dua hari kemudian terjadi mutasi. Artinya apa? Apa dasar mutasinya? dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Timur?” katanya terkejut.

Ia pun menilai, jika Pemprov Sultra tidak menindak tegas kesalahan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, kemungkinan akan banyak dampak negatif yang muncul.

“Kami mantan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra meyakini karena mutasi kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB yang dilakukan oleh Diknas Pendidikan Provinsi Sultra. dan Dinas Kebudayaan non prosedur dan ada cacat administratif, kami tetap menjalankan tugas kami sebagai kepala sekolah dan tetap bekerja di sekolah tempat kami dimutasi,” tukasnya. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *