Gangguan Ekonomi: Dugaan Keterlibatan Oknum TNI AD Mengancam Penghidupan Masyarakat di Sekitar IUP PT UBP

SULTRA PERDETIK ,- Aksi protes besar-besaran berlangsung hari ini di Kendari, Senin 22 Mei 2023,  yang dipimpin oleh Masyarakat Lokal dan Mahasiswa asal Konawe Utara yang mencurigai keterlibatan oknum personel TNI AD dalam menghalangi operasi penambangan PT Unaaha Bakti Persada (UBP). 

PT UBP merupakan sebuah perusahaan pertambangan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) resmi di wilayah Konawe Utara. 

Dalam orasinya Massa aksi mempertanyakan mengapa perusahaan pertambangan lain tanpa izin malah tidak ditutup oleh orang-orang yang diduga militer tersebut.

Bacaan Lainnya

Dari penelusuran Sultraperdertik.id, fokus utama demonstrasi adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat setempat, menyoroti dampak ekonomi dan mata pencaharian mereka yang disebabkan oleh tindakan oknum TNI AD di Sulawesi Tenggara.

Masyarakat setempat dan Mahasiswa Konawe Utara menegaskan bahwa PT UBP yang dimiliki oleh masyarakat Bumi Anoa di Sulawesi Tenggara memiliki izin usaha pertambangan (Izin Usaha Pertambangan atau IUP) yang sah. 

Mereka mempertanyakan justifikasi manuver-manuver yang dilakukan personel TNI Angkatan Darat dari Korem 143 HO, yang dinilai berada di luar tanggung jawab mereka di dalam TNI Angkatan Darat. 

Para pengunjuk rasa meminta Komandan Korem Danrem 143 HO mengevaluasi kinerja Komandan Distrik Militer (Dandim) 1430 Konawe Utara yang dinilai mendukung aksi TNI AD di Konawe Utara.

Agung salah satu orator dalam aksi demonstrasi tersebut menegaskan, kehadiran masyarakat lokal di jalan-jalan kota Kendari saat ini menandakan kebutuhan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi di sektor pertambangan. 

Kata dia, dengan pertimbangan hukum, PT UBP telah memperoleh izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penambangannya. 

Mereka menduga ada oknum TNI AD yang melakukan manuver untuk memperkaya diri dengan menghalangi operasi tambang PT UBP. 

Pasalnya, dengan terhentinya kegiatan PT UBP maka akan memutus mata rantai pencaharian ekonomi masyarakat setempat. 

Padahal kehadiran investor di Bumi Anoa telah membawa kemajuan ekonomi bagi penduduk lokal Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Konawe Utara. 

“Terhentinya kegiatan PT UBP pasti akan menghilangkan sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat lokal di Konawe Utara,” tegas Agung.

Agung menambahkan, penting untuk dicatat bahwa pendirian PT UBP telah berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia di masyarakat Konawe Utara. 

Warga sekitar bersyukur atas manfaat ekonomi yang dibawa oleh PT UBP, yang dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Namun, ada oknum yang berusaha menggerogoti sumber pendapatan dan ekonomi masyarakat. 

“Tindakan tersebut berada di luar tanggung jawab dan bukan tupoksi TNI Angkatan Darat,” tegasnya.

Agung menegaskan, Masyarakat setempat mendesak otoritas terkait untuk menyelidiki secara menyeluruh dugaan tersebut dan mengambil tindakan yang tepat terhadap personel yang ditemukan terlibat dalam kegiatan di luar mandat mereka. 

“Mereka juga meminta dukungan dan perhatian untuk melindungi mata pencaharian mereka dan memastikan kelangsungan operasi penambangan PT UBP sesuai dengan hukum yang berlaku,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Angkatan Darat (AD), menutup sembilan pelabuhan Jety di, Kabupaten Konawe Utara (Konut) pada jumat 19 Mei 2023 kemarin.

Dari sembilan Jety yang ditutup oleh oknum TNI AD ini, diantaranya, Jety BOSOWA,UBP, Bososi, dan Apolo. Padahal, Jety atau terminal khusus (Tersus) tersebut telah mengantongi izin penggunaan Tersus dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Sempat juga beredar di media sosial, potongan rekaman pengakuan Humas PT UBP, Sudirman yang membeberkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyeret nama Danrem 143 Haluoleo.

Menurut percakapan yang terekam dan diduga suara Humas PT Bososi, Sudirman mengatakan, sebuah kapal tongkang tiba-tiba muncul dan merapat di Jetty Bososi tanpa konfirmasi atau izin terlebih dahulu dari Manajemen Bososi. Tujuannya adalah untuk mengangkut bijih nikel yang terbengkalai dan sudah ditinggalkan oleh kontraktor sebelumnya.

Di belakang tongkang, beberapa anggota TNI, termasuk anggota Polisi Militer (POM) dan Intel (Intel) TNI, mengaku berada di bawah perintah langsung Danrem Sultra.

“Saya tidak tahu nama mereka, tapi mereka bilang itu Danrem,” ungkap sumber tersebut.

Setelah klarifikasi, Manajemen Bososi menegaskan bahwa tidak ada izin yang diberikan kepada tongkang untuk mengakses situs tersebut karena tidak adanya konfirmasi dari kantor pusat PT Bososi di Jakarta.

Sudirman mengatakan, manajemen Bososi berupaya melibatkan pihak berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut, namun tanggapan yang diterima mengecewakan.

“Siapa pun yang menghalangi, bagaimanapun keadaannya, kegiatan ini akan terus berlanjut kecuali diperintahkan oleh Danrem. Jika Danrem memerintahkan untuk dihentikan, saya akan segera melakukannya. Mereka sangat marah,” kata oknum TNI tersebut.

Lanjut dia, tongkang itu dijaga oleh personel militer, baik berseragam maupun tidak. Beberapa nama yang disebut antara lain Alimin dari POM TNI, Arprin, dan berbagai lainnya. Disebutkan pula Hasbih dari Babinsa, dan mereka sepakat untuk difoto sebagai barang bukti karena ditempatkan di belakang Danrem.

Kegiatan tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Manajemen Bososi berusaha untuk mengatasi masalah tersebut, tetapi perintah tersebut tetap tidak berubah.

Menurut Sudirman, tidak ada seorangpun yang boleh menghalangi kegiatan yang diperintahkan oleh Danrem, dan segala persoalan yang timbul akan menjadi tanggung jawab Danrem.

Sudirman menegaskan Manajemen Bososi menganggap ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh Danrem.

Selain itu, dugaan pengambilan paksa bijih nikel dapat dianggap sebagai pencurian karena merupakan milik Bososi.

Berdasarkan Memorandum of Understanding (MOU) sebelumnya antara Bososi dan mantan kontraktor, pengambilan bijih nikel yang tidak sah merupakan pelanggaran.

“Selain itu, penggunaan personel untuk mengintimidasi staf Bososi dan personel keamanan tidak dapat diterima,” tegas Sudirman dalam rekaman tersebut. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *