Penutupan Jetty PT UBP Oleh Oknum TNI AD Picu Kemarahan Buruh: SBSI Sultra Perjuangkan Hak Buruh

SULTRA PERDETIK, – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menuntut pertanggungjawaban Danrem 143 HO terkait aktivitas yang dilakukan oknum yang mengaku anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) belakangan ini.

Oknum tersebut terlibat dalam penutupan dermaga di kawasan Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) beberapa hari lalu.

Tindakan ini bukan tanpa alasan, karena SBSI menilai ratusan pekerja terancam kehilangan pekerjaan akibat penutupan dermaga.

Alvian Pradana Liambo, SH., MH., Ketua SBSI Sultra, menyatakan penutupan dermaga yang diduga oknum TNI di Marombo, Konawe Utara, berpotensi menimbulkan pengangguran karena terganggunya aktivitas kerja rutin di kawasan tersebut.

“Kami sangat prihatin dengan aksi ini, karena kami tidak ingin para buruh menjadi pengangguran karena aksi yang dilakukan oknum yang mengaku anggota TNI,” kata Alvian, disela aksi demontrasi yang digelar di Kota Kendari, Senin 22 Mei 2023.

Cikal, sapaan akrabnya, juga menuntut pertanggungjawaban dari otoritas terkait, khususnya Danrem 143 HO, yang diberitakan sejumlah media telah memerintahkan penutupan dermaga di Morombo, Konut.

“Nah, siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban jika kekhawatiran kita tentang pemutusan hubungan kerja menjadi kenyataan akibat penutupan dermaga di area pertambangan?” tanya Cikal.

Ia menegaskan, ketika pemutusan hubungan kerja terjadi di luar lingkup kontrak yang ada, maka akan merugikan pekerja. Di sisi lain, hak pekerja harus ditegakkan. Kekhawatiran itu mendorongnya meminta pertanggungjawaban oknum yang mengaku oknum TNI yang mengganggu aktivitas di dermaga.

“Kami memahami bahwa TNI memiliki kewenangan untuk mengamankan wilayah dan menjaga keutuhan NKRI, tetapi tidak untuk memperparah masalah sosial atau menghilangkan kesempatan kerja,” tegasnya.

“Kami juga mempertanyakan kewenangan para terduga oknum TNI atau institusi TNI itu sendiri karena setahu saya persoalan pertambangan seharusnya ditangani oleh inspektur tambang, bukan TNI,” pungkasnya. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *