Peserta Pemilu 2024 Dibatasi Hanya Boleh Miliki 20 Akun Medsos untuk Berkampanye

SULTRA PERDETIK, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa peserta Pemilu tahun 2024 akan dibatasi dalam memiliki jumlah akun media sosial (medsos) yang digunakan untuk berkampanye. Menurut Anggota KPU RI, August Mellaz, dalam Peraturan KPU No. 23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU hanya memperbolehkan peserta memiliki maksimal 10 akun untuk setiap jenis aplikasi.

Dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada hari Senin (29/5), Mellaz menjelaskan bahwa KPU telah mengusulkan peningkatan jumlah akun menjadi 20 akun untuk setiap jenis aplikasi. Rencana ini dihadirkan dalam Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) tentang Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Penyampaian Mellaz tersebut dilakukan di hadapan KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, dan Kemendagri. Selain batasan jumlah akun medsos, RPKPU juga mengatur beberapa hal lainnya, termasuk penutupan akun medsos peserta Pemilu pada hari terakhir masa kampanye.

Bacaan Lainnya

“RPKPU ini juga mengatur isu strategis terkait penutupan akun media sosial pada hari terakhir masa kampanye. Hal ini didasarkan pada pengalaman Pemilu 2019, di mana masih ada banyak akun media sosial yang tetap aktif selama masa tenang,” ungkap Mellaz.

Mellaz juga mengungkapkan bahwa KPU juga mengatur tentang sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik peserta Pemilu 2024. Melalui RPKPU tentang Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU memberikan kesempatan kepada partai politik peserta untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai sebelum dimulainya masa kampanye.

“Kami membuka ruang agar partai politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai sebelum masa kampanye,” tambah Mellaz.

KPU berharap bahwa dengan adanya aturan ini, kampanye Pemilu 2024 dapat dilakukan dengan lebih terkontrol dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sambil tetap memastikan keterlibatan aktif peserta dalam media sosial. KPU akan terus melakukan sosialisasi terkait peraturan ini kepada semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilu.  (red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *