BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara Gelar Operasi Penegakan Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan

SULTRA PERDETIK, –  Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tenggara telah melaksanakan operasi penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan di Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe. Operasi yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 6 Juni 2023 tersebut berhasil menggagalkan puluhan pelanggaran aturan.

Dalam operasi ini, tim gabungan yang terdiri dari aparat penegak hukum dari berbagai instansi seperti BPTD Kelas II Sultra, Polda Sultra, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten, serta Jasa Raharja turut berpartisipasi. Operasi dilakukan dengan memeriksa kendaraan angkutan barang yang melintas di dua kabupaten tersebut.

Bacaan Lainnya

Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan dan SDP Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sulawesi Tenggara, Suripto, menjelaskan bahwa tujuan dari operasi ini adalah untuk memberikan pesan kepada masyarakat agar mematuhi aturan lalu lintas. Menurutnya, masih banyak pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan oleh para pelaku angkutan barang.

Beberapa pelanggaran yang terungkap dalam operasi ini antara lain adalah kurangnya kelengkapan izin angkutan barang seperti kartu pengawasan. Banyak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan kartu pengawasan, menunjukkan bahwa persyaratan perizinan belum terpenuhi. Selain itu, ditemukan juga pelanggaran terkait tata cara muat yang tidak sesuai aturan, seperti muatan yang melebihi tinggi dan lebar bak kendaraan. Beberapa kendaraan juga tidak dilengkapi dengan bukti lulus uji elektronik, yang seharusnya menjadi jaminan bahwa kendaraan tersebut layak untuk beroperasi. Terdapat juga pelanggaran terkait ukuran dimensi kendaraan yang melebihi batas yang ditentukan.

Dari total 85 kendaraan yang diperiksa, hanya 5 kendaraan yang terbukti tidak melanggar aturan. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 97 persen pelaku angkutan barang masih belum mematuhi persyaratan perizinan, tata cara muat, dan dimensi kendaraan.

Suripto berharap operasi penegakan hukum lalu lintas ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku angkutan barang yang melanggar aturan. Ia juga berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas semakin meningkat melalui operasi seperti ini.

Operasi penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan ini menjadi bukti nyata komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota dalam menciptakan penegakan hukum yang konsisten. Diharapkan, dengan adanya operasi ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *