Dampak Pelanggaran SOP BPOM, Kepercayaan Masyarakat Tercoreng

Dampak Pelanggaran SOP BPOM
Dampak Pelanggaran SOP BPOM

SULTRA PERDETIK, – Kontroversi mengenai penarikan dan pemusnahan barang kosmetik oleh Badan Pengawasan Makanan dan Obat (BPOM) Kota Kendari terus menghangat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPOM dan Koalisi Masyarakat Menggugat pada hari Selasa (20/06/2023) di gedung Toronipa Lantai II Gedung A Sekretariat DPRD Provinsi Sultra.

Dalam RDP tersebut, muncul tuduhan bahwa BPOM Kota Kendari telah melakukan penarikan dan pemusnahan barang kosmetik tanpa mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Kepala BPOM Kota Kendari, Riyanto, S.Farm, Apt, M.Sc., bersikeras menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak BPOM sudah sesuai dengan SOP BPOM.

Bacaan Lainnya

Namun, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra menekankan pentingnya koordinasi antara BPOM dan Dinas terkait dalam pelaksanaan penarikan barang kosmetik, karena hal tersebut merupakan bagian dari wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra.

RDP yang diharapkan dapat mencapai titik terang dan menemukan solusi konkret, sayangnya tidak menghasilkan kesepakatan pada pertemuan kali ini. Wakil Ketua DPRD Sultra, Heri Asiku, mengungkapkan bahwa RDP ini seharusnya menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi, namun apabila tidak ada solusi yang ditemukan, DPRD akan menggunakan kewenangannya untuk mengambil langkah yang sesuai.

Karmin, S.H., selaku jenderal lapangan Koalisi Masyarakat Sultra Menggugat, menegaskan bahwa jika dalam RDP berikutnya tidak ada ketegasan terkait tuntutan mereka, yaitu memberikan sanksi terhadap oknum BPOM yang diduga melakukan pelanggaran, mereka akan kembali turun ke jalan dalam aksi besar-besaran.

Kontroversi ini terus menarik perhatian publik, dengan harapan bahwa RDP berikutnya akan menghasilkan rekomendasi yang memperhatikan kinerja BPOM Kota Kendari dan menjawab tuntutan Koalisi Masyarakat Menggugat.

Publik menantikan langkah konkrit yang akan diambil oleh DPRD Sultra untuk menyelesaikan sengketa ini dan memastikan kepatuhan BPOM terhadap SOP yang berlaku.

Dalam beberapa waktu mendatang, masyarakat akan terus mengikuti perkembangan ini sambil menaruh harapan bahwa kejelasan dan transparansi akan didapatkan dalam menyelesaikan kontroversi yang melibatkan BPOM Kota Kendari.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *