Ironi! Pemkot Kendari Dukung Penambangan Pasir Ilegal dengan Pungutan Pajak

SULTRA PERDETIK, – Kebijakan kontroversial Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam melakukan pungutan pajak dari aktivitas penambangan pasir ilegal di Nambo telah mengejutkan masyarakat.

Alih-alih menindak tegas pelanggaran peraturan daerah (Perda) rencana tata ruang wilayah (RTRW), Pemkot Kendari justru berdalih bahwa pungutan pajak tersebut didasarkan pada undang-undang.

Dilansir dari Sorotsultra.com, Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Satria Damayanti, Pemkot Kendari telah melakukan pungutan pajak dari kegiatan penambangan pasir ilegal di Nambo.

Bacaan Lainnya

“Ada pungutan pajak,” ujar Damayanti dalam pesan WhatsApp yang dikonfirmasi pada Selasa (11/7/2023) siang.

Namun, ketika ditanya mengenai waktu pungutan pajak dilakukan, Damayanti dengan tegas mengiyakan bahwa pungutan tersebut dilakukan sebelum adanya pelarangan aktivitas penambangan pasir ilegal di Nambo.

Alasan yang digunakan oleh mantan Kepala DPMPTSP Kota Kendari tersebut adalah karena telah terpenuhi unsur objek dan subjek sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam kontras dengan klaim Pemkot Kendari, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara (Sultra) secara gamblang menyatakan bahwa aktivitas penambangan pasir di Nambo adalah ilegal dan tidak memiliki izin pertambangan.

Kabid Minerba ESDM Sultra, Ir. Hasbullah, menegaskan bahwa perusahaan yang melakukan penambangan pasir di Nambo tidak memiliki izin prinsip.

Masyarakat pun terkejut dengan langkah Pemkot Kendari yang melakukan pungutan pajak dari kegiatan penambangan pasir ilegal di Nambo.

Langkah ini dianggap tidak lazim dan mendukung aktivitas ilegal yang seharusnya diberantas oleh pemerintah.

Bagaimana mungkin korporasi yang melanggar aturan Perda RTRW Kota Kendari malah dipungut pajak secara sah oleh pemerintah?

Dr. La Sensu, seorang pakar hukum tata negara, juga menanggapi tindakan kontroversial ini.

Menurutnya, penarikan pajak dari kegiatan penambangan ilegal di Nambo oleh Pemkot Kendari jelas melanggar aturan.

Dia menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh dikenakan pajak karena belum memenuhi syarat dan prosedur untuk mengajukan izin.

Tindakan Pemkot Kendari ini dinilai sebagai pelanggaran hukum dan menciptakan kekacauan dalam penerapan aturan.

Prahara mengenai penambangan pasir ilegal di Nambo telah mencuat ke publik sejak kepemimpinan mantan Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir.

Pada masa itu, Pemkot Kendari mengambil tindakan tegas dengan menutup aktivitas pertambangan pasir di Kecamatan Nambo yang dilakukan oleh beberapa perusahaan.

Tindakan tegas tersebut dilakukan karena aktivitas pengerukan pasir di Nambo terbukti ilegal.

Dengan tindakan pungutan pajak yang dilakukan oleh Pemkot Kendari, publik semakin terkejut dan mempertanyakan integritas serta kebijakan pemerintah dalam menghadapi kasus penambangan ilegal ini.

Masyarakat menuntut adanya tindakan yang konsisten dan tegas dari pemerintah dalam memberantas kegiatan ilegal yang merugikan lingkungan dan masyarakat setempat. (Red/Sorotsultra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *