Bongkar Skandal Pungli di UPP Molawe, Respon Capt. Kristina Anthon

SULTRA PERDETIK, – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan berbagai pihak terkait dugaan praktik pungutan liar (Pungli) yang terjadi di Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Kelas I Molawe, Konawe Utara (Konut), Rabu 6 September 2023.

RDP ini dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi, anggota Komisi III DPRD Sultra lainnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sultra, Herry Ahmad Pribadi, dan Kepala KUPP Molawe, Capt. Kristina Anthon.

Dalam RDP ini, Alfin Pola, Ketua Gerakan Persatuan Masyarakat Indonesia (GPMI) Sultra, memaparkan dugaan permainan kotor yang diduga dilakukan oleh Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Morosi UPP Kelas I Molawe, Budi Laksono (BL).

Bacaan Lainnya

Menurut Alfin Pola, BL diduga melakukan pungli dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh UPP Kelas I Molawe. Modus operandi yang digunakan BL melibatkan pemberian sejumlah uang kepada agen kapal tongkang yang akan memuat ore nikel.

“Informasi yang kami dapatkan, ada dugaan oknum KUPP Kelas I Molawe inisial BL melakukan pungli dalam pengurusan SPB, modus transaksinya tunai, makanya tadi ada Kejati Sultra dan kami harapkan pihak aparat penegak hukum (APH) mengantisipasi ini dan kiranya bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT),” ungkap Alfin Pola.

Sementara itu, Kepala KUPP Kelas I Molawe, Capt. Kristina Anthon, menghargai informasi yang diberikan terkait dugaan pungli yang melibatkan salah satu bawahannya. Pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti dan menyelidiki kebenaran informasi tersebut.

“Sampai saat ini belum ada laporan resmi masuk dari pengguna jasa, namun sebagai pimpinan saya akan menelusuri informasi dari teman-teman,” kata Capt. Kristina Anthon.

Namun, jika informasi tersebut terbukti benar, pihaknya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang telah mencemarkan reputasi UPP Kelas I Molawe.

“Kita akan memperbaiki yang rusak, dan jika terbukti, kita akan perbaiki dan lakukan pembinaan,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD Sultra, Frebi, juga menegaskan bahwa semua aspirasi yang disampaikan dalam RDP akan diperhatikan dan didiskusikan lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta seputar dugaan pungli ini sebelum memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum.

“Dalam pertemuan berikutnya, kami berharap semua data yang diperlukan dapat disajikan secara lengkap baik dari UPP Molawe maupun dari teman-teman mahasiswa, agar masalah ini dapat diatasi bersama dalam forum yang sesuai, sebelum mengambil langkah ke aparat penegak hukum,” ungkap Frebi.

Sementara itu, Budi Laksono, Kawilker Morosi UPP Kelas I Molawe, hingga saat berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan atas dugaan yang disampaikan. (red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *