Skandal Tambang Nikel di Blok Mandiodo, PT Gio Nikel Nusantara dan PT Bumi Nusantara Reseaces Harus Bertanggung Jawab

Pelanggaran Hukum dalam Tambang Ilegal di Pulau Maniang Sultra
Pelanggaran Hukum dalam Tambang Ilegal di Pulau Maniang Sultra

SULTRA PERDETIK, – Hari ini, sebuah gelombang kemarahan dan tuntutan keadilan melanda Sulawesi Tenggara, yang diperjuangkan oleh sebuah kelompok massa yang menamakan diri mereka sebagai Konsorsium Masyarakat Pemerhati Daerah atau KMPD.

Demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara mengguncang wilayah tersebut, menyuarakan seruan untuk melakukan pemeriksaan tuntas terhadap dua perusahaan pertambangan besar, PT Gio Nikel Nusantara (GNN) dan PT Bumi Nusantara Reseaces (BMR).

Para demonstran, yang dipimpin oleh koordinator aksi berani bernama Pauzan, mengecam peran kedua perusahaan tambang tersebut dalam apa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi yang melibatkan WIUP PT Antam di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara.

Bacaan Lainnya

Pauzan dengan tegas menyebut bahwa kedua perusahaan tersebut adalah pemain kunci dalam pembelian ore nikel ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT. Antam, dan semuanya dilakukan dengan menggunakan dokumen milik PT. Mandala Jayakarta.

Tidak hanya itu, KMPD Sultra juga menuduh bahwa PT Gio Nikel Nusantara dan PT Bumi Nusantara Reseaces telah memalsukan laporan hasil verifikasi dengan menggunakan dokumen milik PT. Mandala Jayakarta.

Menurut Pauzan, tindakan ini merugikan negara dalam skala besar.

Bukti-bukti konkret juga terungkap dalam demonstrasi ini. Kedua perusahaan tambang diduga menggunakan kapal tongkang dan tagboot yang bersandar di salah satu jetty di Blok Mandiodo.

PT Gio Nikel Nusantara menggunakan kapal TB. Maitreya I dan BG.Teratai Putih II, sementara PT. Bumi Nusantara Reseaces menggunakan kapal bernama TB. Natasha Sukses dan BG Pertama PLA 3312.

KMPD Sultra mendesak Kejati Sultra untuk bertindak cepat dan mengambil langkah-langkah hukum terhadap pimpinan kedua perusahaan tersebut.

Fauzan menegaskan bahwa ini adalah langkah penting untuk memastikan keadilan dan menindak tegas pelanggaran hukum yang telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Menanggapi tuntutan ini, Eki Moh. Hasim dari Kasipenkum Kejati Sultra menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi.

Dimenegaskan bahwa kasus ini akan ditangani secara bertahap, dan pihaknya sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh masyarakat dalam upaya memberantas dugaan korupsi di sektor pertambangan.

Skandal ini menjadi sorotan utama di Sulawesi Tenggara, dengan harapan bahwa tindakan hukum yang tegas akan diambil untuk memastikan keadilan dan menghentikan tindakan korupsi dalam sektor pertambangan yang vital ini. Masyarakat Sulawesi Tenggara dan KMPD Sultra terus mengawasi perkembangan kasus ini, dengan harapan bahwa kebenaran dan keadilan akan ditegakkan. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *