Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan, Mendukung Penuh Penerapan Sanksi terhadap SPBU yang Melanggar Ketentuan

SULTRA PERDETIK, – Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap penerapan sanksi terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melanggar ketentuan. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks perdebatan seputar penghentian pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU Martandu, yang menjadi sorotan publik di Kota Kendari. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Kendari Senin 11 September 2023.

Tampak hadir dalam RDP tersebut, perwakilan Polresta Kenderi, Perwakilan PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII Sulawesi Tenggara (Sultra), Pimpinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Martandu, Perwakilan SPBU Bonggoeya, Perwakilan SPBU Puuwatu, SPBU Punggolaka dan Pembawa Aspirasi Laskar Timur Nusantara (LTN Sultra),

Subhan, yang juga merupakan politisi dari Fraksi PKS, menegaskan bahwa penegakan aturan adalah hal yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan. “Kami mendukung penuh dengan penerapan sanksi kepada SPBU yang melanggar ketentuan,” kata Subhan. Namun, ia juga menyadari bahwa sanksi tersebut dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang terdampak, seperti sopir truk yang kehilangan mata pencaharian mereka.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Kota Kendari ini menekankan bahwa dalam menegakkan aturan, perlu dilakukan dengan bijaksana dan adil. Meskipun Subhan mendukung sanksi terhadap pelanggaran, ia juga mempertimbangkan bahwa sanksi tersebut tidak boleh merugikan masyarakat secara berlebihan.

Lebih lanjut, Subhan menjelaskan bahwa pihaknya bersama anggota DPRD lainnya telah mencapai kesepakatan untuk merekomendasikan agar Depot Pertamina MOR VII Sultra mencabut sanksi yang diberikan kepada SPBU Martandu. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan menjaga stabilitas keamanan, menghindari masalah sosial, dan mencegah kemacetan di Kota Kendari.

Ketua DPRD Kota Kendari juga mengungkapkan niatnya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah kota dan pihak kepolisian, untuk mencari solusi yang lebih baik dalam mengatur antrian dan penyaluran BBM solar bersubsidi kepada kendaraan yang memenuhi syarat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemacetan dan memastikan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses BBM dengan lancar.

Selain itu, Subhan juga berkomitmen untuk mengawal pengusulan kuota BBM solar bersubsidi untuk jangka panjang, agar dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat Kota Kendari.

Dalam konteks perdebatan ini, pernyataan tegas dan pendekatan bijaksana yang diambil oleh Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan, mencerminkan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara penegakan aturan yang adil dan kepentingan masyarakat yang terdampak oleh tindakan tersebut.

Untuk itu, melalui RDP tersebut DPRD Kendari sepakat mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII Sultra untuk mencabut sanksi yang diberikan kepada SPBU Martandu pada 12 September 2023. (red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *