Melawan kekerasan terhadap jurnalis perempuan

Melawan kekerasan terhadap jurnalis perempuan

Jakarta – Dalam kehidupan sehari-hari, baik pada dunia nyata maupun maya, warga gemar berkomentar atas tubuh kemudian juga penampilan orang, terutama perempuan.

Citra tubuh atau body shaming, meliputi segala tindakan mengejek atau menghina, bahkan UN Women memasukkan komentar citra tubuh sebagai bentuk pelecehan seksual secara fisik kemudian verbal.

Body shaming adalah bentuk kekerasan, bukan guyonan.

Survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama Pemantau Regulasi juga Regulator Media (PR2M) mengungkapkan, sebanyak 82,6 persen atau 704 responden jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan seksual selama berkarir jurnalistik.

Ada 10 jenis aksi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan, juga paling tinggi adalah body shaming secara luring 58,9 persen lalu daring 48,6 persen.

Riset berjudul "Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia" itu menyurvei 852 jurnalis perempuan di area tempat 34 provinsi pada September – Oktober 2022.

Penelitian itu bertujuan untuk menggali pengalaman jurnalis perempuan terkait beragam jenis kekerasan seksual, dalam tempat ranah daring maupun luring, saat para jurnalis perempuan melakukan tugas jurnalistik.

Temuan AJI ini sangat mengejutkan lantaran di area dalam satu sisi perempuan jurnalis harus memikirkan agar lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai profesional, namun dalam kantor atau di tempat dalam lapangan menemukan fakta yang tersebut hal itu dapat menjerumuskan mereka.

Tidak ada satu butir pun komponen UKW yang dimaksud digunakan menunjukkan jurnalis perempuan dapat melawan kekerasan seksual.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia C. Salampessy menuturkan, berdasarkan UU Tindak Pidana Sosial, peristiwa kekerasan seksual itu sudah masuk unsur pidana.

Perempuan, rentan mengalami ancaman lalu diskiriminasi, tiada ada semata-mata dikarenakan jurnalis, tetapi masih kuatnya subordinat, marginalisasi juga streotipe pada masyarakat.

Dengan kata lain, kekerasan seksual juga terjadi akibat dia jurnalis.

Masalahnya adalah apakah ada hubungan kekerasan seksual dengan kualitas jurnalistik? Tentu perlu penelitian mendalam.

Jurnalis perempuan tidaklah sendiri.

Secara umum, kualitas jurnalistik di tempat area Indonesia masih masuk kategori sedang, yang digunakan digunakan ditunjukkan dengan skor Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) selama lima tahun terakhir berturut-turut di area dalam bawah 80. Skor IKP 2023 cuma semata-mata sekadar 71.57, yang dimaksud yang dapat dimaknai masih kurang berkualitas.

Dari 20 indikator IKP, ternyata kebebasan dari kekerasan, kebebasan mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi juga intimidasi mendapat bilangan merah.

Kondisi ini menunjukkan banyak faktor yang digunakan digunakan memicu kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan.

Beban ganda

Siapakah sebenarnya yang digunakan memikirkan nasib jurnalis perempuan Indonesia yang digunakan terabaikan oleh sebab itu kekerasan seksual?

Menurut Ketua Komisi Hukum lalu Perundang-uandangan Dewan Pers Arif Zulkifli, Dewan Pers sekarang ini sedang menyusun pedoman peliputan kekerasan seksual dimulai dari ruang redaksi, sekaligus nantinya dapat menjadi dasar verifikasi faktual perusahaan pers.

Para jurnalis perempuan tak cuma memikirkan bagaimana melawan kekerasan seksual, tapi juga menghadapi beban ganda sebagai jurnalis.

Dengan bekerja pada tempat media massa, dia tak semata-mata mencari kemudian menulis berita, tapi banyak pada area antaranya juga harus mencari iklan.

Bekerja dalam media massa, berarti jurnalis perempuan masuk ke dalam lingkaran sebuah industri komersil, yang tersebut selain mempunyai tugas lalu fungsi sosial, juga harus profit oriented.

Ini berarti, jurnalis perempuan secara langsung atau tak langsung juga bergabung terlibat mencari keuntungan. Apalagi dengan konsep berita layak siar lalu laku dijual, ini menunjukkan jurnalis perempuan menghadapi tugas berat.

Seorang jurnalis perempuan yang mana dimaksud bekerja di tempat dalam media daring dalam Jakarta mengungkapkan bahwa ia harus mencari sekitar 40 berita setiap hari, sambil mencari iklan.

Menurut Shoemaker serta Rees (1996), ada lima lingkaran yang tersebut dapat mempengaruhi kerja di tempat tempat media, yakni rutinitas media, organisasi media, ekstra media, faktor ideologi, juga jurnalis itu sendiri.

Dengan demikian, jurnalis perempuan tiada bisa jadi jadi bekerja sendirian, lantaran dia juga berada dalam pusaran lima lingkaran tersebut.

Lingkaran-lingkaran yang dimaksud sampai sekarang masih didominasi laki-laki, yang tersebut mana umumnya bersuara keras.

Di sisi lain, masih banyak jurnalis perempuan yang tersebut hal tersebut bekerja di tempat tempat perusahaan media yang mana digunakan masih miskin, lantaran hanya sekali belaka bergantung pada uang bulanan humas atau iklan pemerintah.

Di Padang, misalnya, masih ada kantor redaksi yang digunakan dimaksud mengontrak ruko atau menumpang di tempat area ruang makan keluarga.

Bahkan, ada kantor redaksi dengan dinding kayu yang digunakan bersebelahan dengan bengkel atau tak sangat dari tempat pembuangan sampah.

Selain itu, banyak juga jurnalis perempuan ini tidaklah mempunyai penghasilan tetap, oleh sebab itu gajinya bergantung pada total berita yang hal tersebut dibuatnya atau uang saku dari humas pemerintah daerah.

Sejumlah media daring dalam Sumatera Barat, mengaku bahwa pemasukannya semata-mata dari dana pemda, sehingga bukan mungkin menggaji wartawan secara tetap, selain dari honor tulisan berita pemda.

Di Palembang, masih ditemukan jurnalis perempuan yang digunakan hal tersebut masuk keluar kantor pemerintah atau perusahaan-perusahaan cuma untuk mencari iklan.

Ada yang tersebut hal tersebut merangkap sebagai kontraktor.

Dalam pertemanannya dalam dalam lapangan, jurnalis perempuan juga sulit melepaskan diri dari praktik kloning berita atau bergabung bergerombol menemui sumber berita agar mendapat amplop.

Praktik jurnalis merangkap pencari iklan pada media, tak ada cuma melanggar etika, namun juga akan mempengaruhi kredibilitas berita, serta kepercayaan rakyat Indonesia atas profesi wartawan.

Dengan potret tempat bekerja redaksi yang mana masih minim seperti itu, kemudian penghasilan yang tersebut digunakan bukan menentu, tentu akan berdampak pada citra jurnalis perempuan sebagai profesi.

Bentuk lain

Kalau selama ini asumsi bahwa perempuan menjadi subordinat sebab ada dominasi kaum laki-laki, ternyata ada kekerasan bentuk lain, yakni antara perempuan dengan perempuan.

Jurnalis perempuan juga menemui hambatan tersendiri serta seringkali merasa tiada nyaman ketika yang mana dimaksud menjadi bos adalah perempuan serta juga anak buahnya perempuan, dikarenakan masih kental dengan unsur emosional.

Jumlah perempuan Indonesia yang dimaksud dimaksud tambahan banyak berbeda dengan laki-laki sebenarnya merupakan suatu kesempatan untuk bersama-sama mendobrak kekuasaan laki-laki.

Namun, dalam tataran jurnalistik, jumlah keseluruhan keseluruhan jurnalis perempuan masih sangat sedikit untuk dapat memecahkan permasalahan kekerasan seksual.

Menurut catatan AJI, cuma cuma ada dua perempuan pada tempat antara 10 jurnalis laki-laki.

Di sisi lain, permasalahan kekompakan jurnalis perempuan sekarang ini untuk secara bersama melawan kekerasan seksual masih belum mengemuka secara formal.

Padahal, kendala ini akan terus mengendap dalam diri jurnalis perempuan.

Tantangan yang digunakan digunakan dihadapi cukup berat, namun jurnalis perempuan berhak untuk beraktivitas dalam dalam ruang rakyat tanpa rasa takut untuk dilecehkan secara fisik lalu verbal.

Perempuan juga berhak berekspresi pada dalam dunia maya tanpa rasa takut dihina lalu dilecehkan.

Body shaming adalah kekerasan

Menurut teori Pusat Kendali (locus of control, J.B. Porter, 1954) dalam Sarlito (2015), ada dua macam tipe manusia, yakni seseorang dengan Pusat Kendali Internal (PKI) kemudian Pusat Kendali Eksternal (PKE).

Seseorang dengan tipe PKI percaya bahwa dirinya sendirilah yang mana menentukan apa yang tersebut hal itu akan terjadi dengan dirinya, bahkan lingkungan pada tempat sekitarnya pun sanggup dia kendalikan.

Sedangkan seseorang dengan tipe PKE, adalah sosok yang digunakan digunakan jika terjadi sesuatu pada dirinya, ia cenderung menyalahkan pihak lain, bukannya mengoreksi diri sendiri.

Jurnalis perempuan dengan tipe PKI harus berani bersikap melawan kekerasan seksual dengan cara lebih lanjut lanjut mandiri kemudian berprestasi.

Jurnalis perempuan jangan hanya sekali sekali menunggu-nunggu peraturan Dewan Pers atau pihak-pihak lain untuk melawan kekerasan seksual.

*) Dr. Artini adalah wartawan utama, peneliti media

 

Sumber: Antaranews.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *