Menyiapkan “sistem pendingin” mencegah gesekan antarpemilih

Menyiapkan “sistem pendingin” mencegah pertentangan antarpemilih
Pemilih juga kian cerdas sehingga bukan mudah diadu domba demi menuruti kepentingan politikus tuna-adab. 

Banjarmasin – Pelaksanaan pilpres Serentak 2024 yang mana dimulai pemungutan kata-kata untuk memilih calon anggota legislatif lalu calon presiden pada Rabu, 14 Februari 2024, tinggal menyisakan waktu sekitar 5 bulan dari sekarang.

Tahapan demi tahapan jelang pemungutan pernyataan terus dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), mulai tingkat pusat hingga daerah.

Situasi yang mana aman kemudian juga kondusif menjadi syarat wajib guna menyokong kelancaran seluruh tahapan pemilu.

Bacaan Lainnya

Tanpa jaminan keamanan, penyelenggara pemilihan umum tidaklah sanggup semata melaksanakan tugasnya secara tenang serta leluasa hingga berujung munculnya ancaman kegagalan pesta demokrasi 5 tahunan dalam tempat negeri ini.

Polri sebagai penanggung jawab pemeliharaan keamanan serta ketertiban umum (harkamtibmas) sudah pernah dikerjakan menyiapkan Operasi Mantap Brata untuk mengamankan pilpres 2024. Operasi ini rencananya dilaksanakan selama 211 hari, mengawal tahapan inti pilpres juga juga pilkada pada 2024.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah lama terjadi memerintahkan seluruh jajaran bersiap untuk siaga pemilu.

Sejumlah strategi pengamanan sudah pernah lama disusun Polri termasuk pola pendekatan dalam upaya meredam panasnya suhu kebijakan pemerintah agar tak berimbas pada gejolak dalam tengah masyarakat.

Segala kemungkinan kerawanan pun sudah dipetakan juga bagaimana langkah mengantisipasinya agar tak berujung pada pecahnya konflik akibat isu politik.

Pada prinsipnya, Polri ingin pemilihan umum kali ini dapat berlangsung lancar dengan terlaksananya
asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil atau yang mana dimaksud dikenal sebagai luber lalu jurdil serta terbebas dari hoaks, ujaran kebencian, hingga urusan kebijakan pemerintah SARA.

Masyarakat jangan sampai diadu domba dengan saling menghujat akibat perbedaan pilihan urusan kebijakan pemerintah dikarenakan hal itu sangat rawan memicu perpecahan.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi menyerahkan paket sembako kepada warga kurang mampu dalam gelaran bakti sosial menuju pilpres damai oleh Polresta Banjarmasin. ANTARA/Firman

Langkah pendinginan

Menghadapi tugas pengamanan pilpres 2024, Polri menerapkan salah satu strategi cooling system atau pendinginan dengan menerapkan sebagian langkah pendekatan ke masyarakat.

Caranya pun beragam, menyesuaikan kondisi daerah setempat dengan tetap menjunjung kearifan lokal rakyat setempat.

Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh adat juga tokoh pemuda mengambil bagian serta untuk menggaungkan pemilihan umum damai.

Seperti yang dikerjakan Polda Kalimantan Selatan juga 13 polres jajarannya, aparat dalam tempat daerah ini tengah gencar menggelar bakti sosial membantu masyarakat mulai pembagian paket sembako, pembagian gas LPG 3 kg, pasar murah, bazar UMKM, bakti kesehatan dengan pengobatan gratis, hingga menggelar banyak turnamen olahraga serta seni dengan tujuan mempererat persatuan.

Pesan-pesan kamtibmas senantiasa diselipkan lalu ajakan mewujudkan pemilihan umum damai digelorakan agar warga makin menyadari pentingnya menjaga persatuan kemudian tak mudah dipecah belah oleh perbedaan pilihan politik.

Kapolda Kalsel Irjen Pol. Andi Rian Djajadi mengatakan semua kegiatan hal yang merupakan implementasi dari strategi cooling system dengan harapan umum memperkuat tugas Polri untuk sama-sama menjaga situasi yang dimaksud itu aman lalu kondusif jelang pemilu.

Jajarannya diminta dapat berinovasi sesuai kondisi lapangan lalu apa cuma yang digunakan menjadi harapan mayoritas masyarakat.

Misalnya, ketika musim kemarau saat ini, kekeringan menjadi ancaman sehingga perlu distribusi air bersih.

Oleh akibat itu, dibuatkan semacam sumur bor untuk memenuhi kebutuhan umum akan air bersih terutama di dalam tempat wilayah yang digunakan dimaksud memang sangat memerlukan, termasuk untuk memperkuat sistem pertanian.

Situasi kamtibmas dalam Kalsel saat ini sangat kondusif sehingga seluruh tahapan pemilihan umum yang yang disebut sudah pernah dilaksanakan KPU berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan.

Meski begitu, polisi tak boleh menganggap remeh apalagi sampai lengah menyikapi situasi yang itu cenderung landai sekarang.

"Terus lakukan deteksi dini, redam kemungkinan konflik sebelum benar-benar terjadi, kemudian pastikan anggota hadir pada kesempatan pertama ketika rakyat membutuhkan," ujarnya.

Kemudian menjalin komunikasi intensif dengan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Hal ini wajib dibangun agar sinergi terus terjalin erat seraya mengesampingkan ego sektoral yang digunakan mampu semata mengganggu persiapan pemilu.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi bersama Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa serta Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono saat penandatanganan kerja mirip pengamanan pilpres 2024. ANTARA/Firman

Meningkatkan partisipasi pemilih

KPU Kalsel sudah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 3.025.220 orang untuk pemilihan umum 2024, yang tersebut dimaksud tersebar dalam tempat dua kota juga juga 11 kabupaten, terdiri atas 1.512.186 laki-laki dan juga juga 1.513.034 perempuan.

KPU berharap partisipasi pemilih meningkat pada pemilihan umum 2024, minimal mampu mengulang tingginya partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 yakni di dalam dalam atas 80 persen.

Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa menyebut pentingnya sekolah urusan kebijakan pemerintah bagi penduduk untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU gencar melakukan sosialisasi juga edukasi agar masyarakat sanggup menggunakan hak suaranya.

Bahkan kampanye sosialisasi pilpres dalam bentuk Kirab pemilihan umum 2024 telah lama terjadi berlangsung selama 70 hari melewati seluruh kabupaten lalu kota di tempat area Kalsel.

Di samping itu, KPU mengajak seluruh elemen rakyat untuk turut membantu menyosialisasikan pilpres termasuk partai urusan urusan politik yang dimaksud itu mempunyai peran vital tempat mencetak para calon delegasi rakyat di tempat tempat legislatif lalu juga calon pemimpin dalam tempat eksekutif.

KPU mengingatkan semua elemen harus bahu- membahu kemudian bersinergi dikarenakan pilpres sebagai sistem demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Oleh dikarenakan itu, kelancaran kemudian juga kesuksesan pelaksanaan pilpres adalah tanggung jawab bersama.

Sejalan dengan tugas KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berupaya memverifikasi pemilihan umum berlangsung taat asas sehingga proses juga hasilnya legitimate.

Oleh dikarenakan itu, Bawaslu mengajak masyarakat turut menjaga kualitas pilpres 2024 dengan berperan sebagai pengawas partisipatif yang mana dimaksud berani melaporkan jika melihat pelanggaran.

Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono menegaskan perlunya peran terlibat umum memberikan sumbangsih pengawasan dalam mengawal pemilihan umum berintegritas.

Prinsipnya penduduk mengetahui apa yang digunakan itu dilarang dalam pemilihan umum juga langkah konkretnya melaporkan.

Karena, pelanggaran dalam pemilihan umum sanggup menjadi awal pemicu konflik dalam dalam tengah rakyat sehingga mengancam keamanan masyarakat.

Juga ditekankan pentingnya penyelesaian atau penindakan dugaan pelanggaran dalam jalur yang digunakan dimaksud diatur konstitusi agar tidaklah melebar keluar aturan pemilu.

Kini, saatnya lebih menggaungkan pilpres berintegritas sehingga benar-benar dapat menjadi sarana integrasi bangsa yang digunakan yang menyatukan, bukan menajamkan permusuhan.

Sejatinya warga Indonesia makin dewasa mengikuti pemilihan umum dari waktu ke waktu dan juga juga tiada mudah digoyahkan dengan urusan kebijakan pemerintah transaksional. Pemilih juga kian cerdas sehingga tiada ada mudah diadu domba demi menuruti kepentingan politikus tuna-adab. 

 

Sumber: Antaranews

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *