Mendamba hunian layak di Ibu Kota

Mendamba hunian layak di dalam Ibu Kota

Jakarta – Deru kata-kata kendaraan roda empat menggema saat melaju dalam dalam Jalan Tol Angke 2, Kilometer 17, Jelambar, Jakarta, yang tersebut dimaksud membangunkan manusia bocah dari tidur lelapnya. Suara itu membuatnya menyadari bahwa pada atas kepalanya bukanlah atap genteng, melainkan hamparan aspal yang dimaksud digunakan tak berujung.

Masih dengan rasa kantuk yang digunakan terlihat dari matanya yang tersebut dimaksud sayup terbuka, ia memandang sekeliling kamarnya yang mana sesak. Sayup-sayup, dia melihat betapa kurangnya akses sirkulasi udara, menghasilkan kamarnya terasa seperti penjara.

Hari itu adalah akhir pekan ia memutuskan untuk keluar dari rumahnya untuk menghabiskan waktu libur sekolah. Dia harus membungkukkan badannya setiap kali melewati tiang penyangga rumahnya, yang tersebut juga merupakan tiang penyangga jalan tol. Tingginya tiang-tiang hal hal tersebut belaka sekitar 80 sentimeter.

Akhirnya, dia tiba dalam depan rumahnya. Lorong panjang yang mana itu terbentuk dari jarak antara dua jalan tol adalah pemandangan yang tersebut yang selalu dia saksikan lalu lalui setiap harinya.

Debu yang mana yang terangkat oleh kendaraan roda empat yang digunakan itu melintas di tempat tempat atasnya turun ke lorong itu, bahkan terkadang masuk ke dalam rumahnya, tempat dia beristirahat kemudian menghabiskan waktu. Debu ini menjadi bagian dari pemandangan sehari-harinya juga juga bisa saja jadi menjadi ancaman kesehatan bagi dirinya juga 107 orang lain yang digunakan hal tersebut tinggal pada dalam kolong tol tersebut.

Suasana ini menggambarkan kenyataan bahwa tidaklah semua warga di area dalam Ibu Kota Jakarta mempunyai kesempatan untuk tinggal dalam tempat rumah yang tersebut digunakan layak.

Harga tanah yang yang disebut tinggi lalu ketersediaan tanah yang tersebut digunakan minim di area area Jakarta adalah alasan mengapa permukiman-permukiman seperti ini tumbuh dalam tempat-tempat yang dimaksud yang seharusnya tidaklah dihuni.

Sebanyak 108 jiwa warga harus menjalani kehidupan di dalam tempat bawah kolong tol akibat dia tidaklah mempunyai akses ke hunian yang itu layak.

Salah satu warga, S (48 tahun), yang digunakan dimaksud tinggal dalam bawah kolong tol tersebut, mengungkapkan keinginannya untuk mempunyai tempat tinggal yang mana dimaksud lebih lanjut banyak layak.

“Dulu pernah mencoba tinggal dalam rumah susun, yang awalnya gratis selama dua hingga tiga bulan, tetapi setelah itu (harus) membayar. Buat ngasih jajan anak belaka sulit,” katanya.

Namun, dia tidaklah melakukan penutupan kemungkinan untuk pindah ke tempat relokasi yang tambahan banyak layak jika pemerintah menggusur permukiman di tempat dalam bawah kolong tol itu lalu menawarkan biaya yang dimaksud terjangkau serta akses transportasi yang dimaksud mudah dari tempat kerja ke tempat tinggalnya.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa akses warga DKI Jakarta terhadap hunian layak selama tiga tahun terakhir tergolong rendah. Pada tahun 2020, hanya saja semata 33,18 persen rumah tangga pada dalam Jakarta yang mana mana miliki akses ke hunian yang digunakan dimaksud layak, lalu hitungan ini meningkat menjadi 40 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, akses rumah tangga pada Ibu Kota terhadap hunian yang mana layak turun menjadi 36,23 persen.

Dengan mengacu pada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekitar 1,77 jt dari total 2,78 jt rumah tangga dalam DKI Jakarta pada tahun 2022 masih belum mendapatkan akses ke hunian yang dimaksud dimaksud layak.

Salah satu solusi yang digunakan diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan hunian yang digunakan dimaksud layak pada Jakarta adalah dengan membangun rumah susun. Namun, tidaklah jarang rakyat penghuni permukiman yang tersebut mana tak layak enggan pindah ke rumah susun yang tersebut mana sudah dibangun pemerintah, dengan alasan takut tidaklah mampu membayar sewa lalu jarak yang tersebut mana terpencil dari tempat mereka itu itu bekerja.

Sejumlah warga berdiri pada dalam kawasan permukiman di area dalam bawah Jalan Tol Dalam Kota Cawang-Tomang-Pluit, Jelambar Baru, Jakarta Barat, Selasa (20/6/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menertibkan warga yang digunakan mana tinggal dalam kawasan itu dikarenakan dianggap membahayakan keselamatan mereka. ANTARA FOTO/Fauzan

Hunian layak

Mengutip dari lama Kementerian PUPR, rumah yang tersebut mana layak huni adalah rumah yang mana yang disebut memenuhi persyaratan keselamatan bangunan. Persyaratan ini mencakup beberapa orang aspek yang digunakan sangat penting. Pertama, struktur bawah/pondasi harus dibangun dengan kokoh serta aman agar mampu menopang bangunan dengan baik. Kemudian, struktur tengah/kolom juga harus dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan kekuatan serta kestabilan pada seluruh bangunan.

Selain itu, balok lalu struktur atas harus dipastikan dalam kondisi yang mana itu baik kemudian tiada mengancam keselamatan penghuni.

Tidak hanya saja sekali itu, rumah yang tersebut layak huni juga harus memperhatikan kecukupan minimum luas bangunan. Setidaknya, harus ada sekitar 7,2 hingga 12 meter persegi ruang per orang agar penghuni merasa nyaman juga miliki ruang yang digunakan mana memadai.

Selain itu, aspek kesehatan penghuni juga sangat penting, termasuk pencahayaan yang dimaksud dimaksud memadai untuk menjaga kualitas visual pada dalam rumah, penghawaan yang dimaksud digunakan baik untuk sirkulasi udara yang mana dimaksud sehat, lalu sanitasi yang tersebut terjamin untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.

Menurut pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, untuk menciptakan akses hunian layak untuk rakyat dalam area Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengambil langkah-langkah yang digunakan itu lebih lanjut tinggi progresif. Salah satunya dengan memperbanyak hunian vertikal seperti rumah susun atau kampung susun sewa.

Lokasi-lokasi strategis yang mana berdekatan dengan simpul transportasi massal, seperti TransJakarta, KRL, MRT, kemudian LRT harus dijadikan prioritas. Dengan begitu, aksesibilitas ke transportasi umum akan memudahkan penghuni dalam beraktivitas sehari-hari.

Rumah susun ini nantinya akan diperuntukkan bagi beragam kelompok, termasuk penduduk berpenghasilan rendah (MBR), pekerja muda, keluarga muda yang dimaksud mana belum mapan, juga generasi milenial.

Untuk menarik minat warga pindah ke rumah susun, pemerintah dapat menawarkan biaya sewa yang dimaksud mana sangat terjangkau, serta menyediakan berbagai fasilitas, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk pendidikan, Kartu Jakarta Sehat (KJS) untuk layanan kesehatan, kemudian Kartu Jakarta Pangan (KJPangan) untuk makanan. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penghuni rumah susun.

Tidak semata-mata membangun, pengawasan terhadap penghuni rumah susun juga harus dilaksanakan secara berkala juga ketat.

Tujuannya adalah agar program ini tiada semata-mata berhasil dalam pendiriannya, tetapi juga dalam menjaga kualitas hidup lalu keberlangsungannya. Dengan demikian, rumah susun menjadi pilihan hunian yang mana nyaman dan juga juga berkelanjutan bagi berbagai lapisan umum dalam DKI Jakarta.

Seorang warga berjalan keluar dari kawasan permukiman di dalam tempat bawah Jalan Tol Dalam Kota Cawang-Tomang-Pluit, Jelambar Baru, Jakarta Barat, Selasa (20/6/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menertibkan warga yang dimaksud dimaksud tinggal di tempat dalam kawasan yang dimaksud disebut oleh sebab itu dianggap membahayakan keselamatan mereka. ANTARA FOTO/Fauzan

Upaya pemerintah

Melihat kondisi tersebut, pemerintah tidaklah tinggal diam. Secara bertahap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun hunian layak serta terjangkau melalui beberapa program, seperti rumah susun sewa, rumah susun milik, hunian DP nol persen, juga hunian terjangkau milik.

Dinas Perumahan Rakyat dan juga juga Kawasan Permukiman DKI Jakarta mencatat dalam lima tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta sudah pernah terjadi membangun 21.800 unit hunian, sehingga total hunian layak yang mana yang disediakan pemerintah sebanyak 280 ribu unit.

Menjawab kebutuhan hunian layak tentu bukan semudah membalikkan telapak tangan. Dukungan anggaran kemudian juga ketersediaan lahan yang mana memadai menjadi aspek penting dalam perwujudannya.

Secara bertahap, pemerintah berupaya menyediakan hunian yang mana digunakan layak dengan total kebutuhan hunian pada DKI Jakarta mencapai 302.319 unit.

Pemerintah juga masih perlu menegaskan identitas warga agar penyediaan hunian tepat sasaran untuk warga yang dimaksud berhak.

Bagi warga pendatang, pemerintah tak miliki skema untuk menyediakan hunian yang mana layak bagi mereka.

Warga non-DKI Jakarta nantinya diarahkan untuk kembali ke daerah jika pada waktunya.

Terlepas dari upaya itu, penyediaan hunian yang mana mana layak bagi warga Ibu Kota tanpa terkecuali masih menjadi “pekerjaan rumah” pemerintah pusat maupun daerah agar pada saatnya dapat menjawab kebutuhan para penghuni kolong tol yang tersebut dimaksud mendambakan hunian yang dimaksud layak.

 

Sumber: Antaranews

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *