Satgas lakukan gelar akhir tindak pidana pertanahan di Sulut

Satgas lakukan gelar akhir aktivitas pidana pertanahan di area Sulut
“Kasus ini merupakan kali pertama yang dimaksud hal tersebut diusut tuntas oleh Unsur Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, Kepolisian Daerah Sulut juga Kejaksaan Tinggi Sulut,”

Manado – Satgas dari tiga lembaga melakukan gelar akhir tindakan pidana kasus pertanahan di dalam tempat Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Kasus ini merupakan kali pertama yang tersebut yang diusut tuntas oleh Unsur Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, Kepolisian Daerah Sulut kemudian juga Kejaksaan Tinggi Sulut," kata Kepala Bidang Pengendalian lalu Penanganan Sengketa BPN Sulut Rahmat Nugroho, di area tempat Manado, Senin.

Dia mengatakan hal ini merupakan komitmen Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut fokus berantas mafia tanah dalam bumi nyiur melambai.

Bacaan Lainnya

Tahun ini, katanya, BPN Sulut menangani dugaan adanya mafia tanah pada lokasi kompleks eks Pasar Tuminting, Kota Manado.

Rahmat Nugroho mengatakan Polda Sulut telah lama lama menetapkan tiga tersangka, yaitu BT alias Boyke, AT alias Alce, serta ET alias Eduart, dalam kasus penyerobotan lahan di tempat tempat kasus tersebut.

Menurut Rahmat, para tersangka diduga sudah pernah terjadi memasuki tanah milik orang lain tanpa izin tiada mempunyai hak dengan menggunakan tiga dokumen, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tomohon Nomor 60/1950 tanggal 22 November 1953; Penetapan Pengadilan Negeri Tomohon Nomor 100/1950 tanggal 10 Februari 1950 kemudian Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor 570-127 tanggal 14 Februari 1994.

Tiga dokumen itu digunakan oleh para tersangka untuk mengklaim tanah di dalam dalam lokasi eks Pasar Tuminting, sementara sudah ada Sertipikat Hak Milik atas nama Julian Marie Mongie,” tegas Rahmat.

Rahmat menjelaskan, tersangka menyewakan lokasi eks Pasar Tuminting kepada para penjual yang dimaksud digunakan berjualan dengan nilai bervariasi, antara lain kepada Abd Rahman Lumula senilai Rp1,5 juta, juga kepada Dina Tennes senilai Rp6 juta.

Tersangka juga telah lama dikerjakan memperjualbelikan lokasi eks Pasar Tuminting termasuk bidangan dalam dalam SHM Nomor 53 Tuminting tanggal 18 Juli 1968, Surat Ukur Nomor 199 tanggal 21 November 1972 seluas 39.849 meter persegi, atas nama Julian Marie Mongie, kepada pihak lain dengan nilai transaksi empat miliar rupiah, kemudian sudah menerima DP sebesar Rp300 juta.

Kasubdit Dirkrimum Harda Polda Sulut, AKBP Farly Rewur mengatakan, ketiga tersangka dilaporkan oleh Reagen Abuthan, dengan dugaan telah dilakukan lama melakukan penguasaan lahan tanpa hak dengan cara menguasai tanah pada tempat eks Pasar Tuminting, memasang baliho, mendirikan pos penjagaan, menyewakan lapak kepada para pedagang, juga mengirimkan tanah itu kepada pihak ketiga.

“Ada bukti surat yang dimaksud hal tersebut digunakan oleh pelapor sebagai dasar, kemudian bukti perdagangan yang dijalankan oleh tersangka kepada pihak ketiga,” ujar Farly.

Farly menjelaskan, usai menerima laporan pada 27 Oktober 2022, pihaknya langsung melakukan penyelidikan, juga juga menemukan ada unsur pidana lewat gelar perkara. Kemudian tanggal 23 Februari 2023, polisi meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan.

Rentang waktu antara tanggal 27 Oktober-23 Februari dilaksanakan pendalaman dengan mencari alat bukti, baik keterangan saksi maupun alat bukti surat ditambah keterangan ahli, sehingga kita tetapkan tersangka.

Farly mengatakan tersangka memenuhi unsur-unsur pada dalam Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan atau penggelapan hak atas barang tak bergerak serta Pasal 55 serta 56 KUHP.

“Tersangka terancam Pasal 167, dengan ancaman hukuman 9 bulan, juga Pasal 385 ancaman 4 tahun. Tersangka bukan kami tahan dikarenakan pasal yang tersebut digunakan disangkakan ancaman hukumannya dalam bawah 5 tahun,” katanya.

Perwakilan Jaksa Kejati Sulut, Yudi Arya, mengungkapkan berkas perkara hal itu sudah dinyatakan lengkap atau P21, kemudian bisa saja jadi dilanjutkan ke proses penuntutan.

“Kita harapkan proses penuntutan berjalan dengan lancar, sehingga dengan diputuskannya perkara ini dapat mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Yudi.

Sumber: Antaranews

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *