KENDARI, – Anggota Komisi III DPRD Kota Baubau, Hasan Basri, S.E., kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Dalam kunjungan kerjanya ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa, 24 Desember 2024, Hasan Basri menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, setiap kegiatan yang melibatkan sekolah di Kota Baubau harus melalui prosedur yang sesuai, yakni Dinas Pendidikan Kota Baubau harus bersurat ke Cabang Dinas Pendidikan di Kota Baubau untuk mendapatkan rekomendasi, yang kemudian dapat mengarahkan sekolah-sekolah yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut.
Hal ini penting agar kegiatan tersebut dapat dibiayai menggunakan Dana BOS.
“Penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan berisiko menjadi temuan dalam audit oleh inspektorat atau lembaga pemeriksa lainnya,” kata Hasan Basri.
Dia juga menambahkan bahwa kegiatan yang tidak direncanakan dalam anggaran sekolah dan Dana BOS dapat membebani sekolah, yang pada gilirannya bisa merugikan sekolah akibat temuan dalam audit.
Selain itu, Hasan Basri juga menyoroti penghentian beasiswa untuk siswa SMA dan SMK di Baubau yang sudah berlangsung cukup lama.
Dia menyatakan keprihatinannya karena beasiswa yang terakhir kali diberikan pada masa pemerintahan Walikota Amirul Tamim kini tidak lagi diteruskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Kami ingin memastikan bahwa hak-hak siswa, terutama yang kurang mampu, tetap terjaga. Beasiswa adalah salah satu bentuk dukungan yang sangat penting bagi mereka,” lanjut Hasan Basri.
Politisi Partai Golkar tersebut juga menambahkan bahwa dalam penerimaan siswa baru untuk SMA dan SMK tahun depan, Insyaallah Dinas Pendidikan Kota Baubau tidak lagi menggunakan sistem zonasi.
Langkah ini, menurutnya, bertujuan memberikan peluang yang lebih luas bagi seluruh siswa di Baubau, tanpa terkendala oleh batasan zona tempat tinggal.
“Kami berharap sistem zonasi yang selama ini diterapkan dapat dievaluasi, karena itu membatasi banyak anak-anak Baubau untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” katanya. (Red)