Manokwari – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lelang juga barang milik negara (BMN) pada dua provinsi, yakni Papua Barat kemudian Papua Barat Daya terealisasi sebanyak Rp5,93 miliar.
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara lalu Lelang (KPKNL) Sorong DJKN Kementerian Keuangan Antonius Arie Wibowo, di tempat dalam Manokwari, Sabtu, mengatakan realisasi PNBP lelang sejak Januari-Agustus 2023 mencapai Rp3,56 miliar lalu PNBP BMN sebesar Rp2,37 miliar.
"PNBP baik lelang maupun BMN Papua Barat Rp2,89 miliar (32,32 persen) serta Papua Barat Daya Rp3,04 miliar (33,93 persen)," kata Antonius Wibowo.
Selain itu, kata Antonius, realisasi pokok lelang per 31 Agustus 2023 sebanyak Rp50,78 miliar yang digunakan terdiri dari pokok lelang untuk Papua Barat Rp19,65 miliar serta pokok lelang Papua Barat Daya Rp25,03 miliar.
Perbandingan pokok lelang Papua Barat dengan provinsi lain di tempat tempat Tanah Papua tercatat 38,70 persen, sedangkan Papua Barat Daya dibandingkan provinsi lain sebesar 49,29 persen.
Ia menuturkan sebaran BMN pada enam provinsi di area area Tanah Papua tercatat Rp236,91 triliun meliputi Papua Rp74,60 triliun, Papua Barat Rp54,81 triliun, serta Papua Selatan Rp32,74 triliun.
Selanjutnya Provinsi Papua Tengah Rp28,17 triliun, Papua Barat Daya Rp25,07 triliun, serta Papua Pegunungan mencapai Rp21,49 triliun.
"Jumlah BMN terbesar berada dalam tempat wilayah Papua juga Papua Barat Daya," ujar Antonius.
Ia menjelaskan belanja BMN yang dimaksud terkonsentrasi pada aset pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, serta bandar udara untuk pembagian merata perkembangan kesejahteraan penduduk dalam Tanah Papua.
Jumlah BMN lembaga institusi belajar perlu disesuaikan dengan sebaran penduduk usia sekolah yang dimaksud ditopang oleh belanja BMN infrastruktur jalan secara maksimal.
"BMN sekolah paling banyak berada pada Papua Barat lalu juga Papua Barat Daya sesuai tingkat partisipasi sekolah," ujar Antonius.
Untuk Papua Barat juga juga Papua Barat Daya, kata dia, BMN untuk kesehatan didominasi rumah sakit milik TNI juga Polri yang dimaksud perlu peningkatan prasarana agar pelayanan bagi rakyat lebih lanjut lanjut berkualitas.
Selain rumah sakit TNI/Polri, terdapat rumah sakit milik pemerintah daerah juga swasta yang terletak di dalam area ibu kota provinsi, sehingga diperlukan penyelenggaraan sarana prasarana kesehatan rumah sakit secara merata.
"Secara umum sarana pada rumah sakit dimaksud masih perlu peningkatan, dikarenakan umumnya adalah rumah sakit tingkat IV serta tingkat III," ujar Antonius.
Ia mengatakan BMN infrastruktur bandara lalu pelabuhan secara umum cukup merata, tetapi masih perlu peningkatan kualitas landasan serta sarana bandara maupun pelabuhan laut.
Belanja BMN infrastruktur jalan harus sesuai dengan rencana pengembangan prospek perekonomian, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa serta pariwisata untuk meningkatkan mobilitas, efisiensi juga daya saing.
Aset BMN terdiri dari jalan diharapkan akan menurunkan biaya logistik kemudian keadilan distribusi dari sentra produksi kepada masyarakat di dalam tempat berbagai wilayah Papua.
"Masih terdapat BMN bandara kecil milik swasta, lalu perlu akses jalan untuk mendekatkan sumber ekonomi dari dan juga juga ke bandara maupun pelabuhan laut," kata Antonius.
Sumber: Antaranews
