KENDARI – Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tidak berdampak signifikan terhadap struktur anggaran Kota Kendari. Penegasan ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, dalam acara bincang kita di MEKTV, Selasa (25/2).
Amir menjelaskan, pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meski ada rasionalisasi anggaran. “Ini adalah kebijakan struktural dari Presiden ke Gubernur hingga Wali Kota dan Bupati. Meski ada pengurangan anggaran di beberapa pos, pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Efisiensi anggaran, lanjut Amir, lebih difokuskan pada pengurangan biaya perjalanan dinas, konsumsi, serta pengeluaran untuk seminar atau acara seremonial. “Perjalanan dinas, misalnya, bisa dipangkas hingga 50% karena kini rapat dapat dilakukan secara daring melalui Zoom,” tuturnya.
Terkait isu pengurangan tenaga honorer atau kontrak, Amir menegaskan hingga saat ini belum ada regulasi dari pemerintah pusat mengenai hal tersebut. Justru, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah melakukan pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD.
“Saat ini, tenaga honorer dan PPPK di Kota Kendari sebagian besar bekerja di sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan pemadam kebakaran. Karena itu, mereka tetap dibutuhkan dan tidak akan terdampak oleh efisiensi anggaran,” jelasnya. (red)
