Kendari – Menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah, netralitas aparatur sipil negara (ASN) kembali menjadi sorotan utama. Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, menerima kunjungan kerja dari Anggota Komisi I DPRD Kota Kendari di ruangannya, Senin (4/11/2024), untuk membahas isu tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, menegaskan pentingnya sikap netral ASN dalam setiap situasi, khususnya menjelang pemilihan kepala daerah yang kerap menjadi ajang tarik menarik dukungan politik. “Karena ASN merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik,” ujarnya tegas.
Zulham mengingatkan bahwa ASN tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik, apalagi demi mendukung salah satu pasangan calon (paslon). “Kita pastikan fasilitas negara untuk tidak digunakan. Kami juga meminta kepada Pj Wali Kota untuk terus melakukan pengawasan,” lanjutnya, menekankan pentingnya pengawasan yang ketat.
Menanggapi pernyataan tersebut, Muhammad Yusup menyambut baik dan menyatakan komitmen penuhnya terhadap netralitas ASN di lingkup pemerintahannya. Ia menyebutkan, komitmen ini telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-harinya dalam memberikan arahan kepada seluruh ASN. “Kita harus netral selaku penyelenggara pemerintahan di daerah yang sudah diterapkan dalam aturan,” ungkapnya dengan nada penuh penekanan.
Lebih lanjut, Pj Wali Kota menambahkan bahwa semua kandidat adalah putra-putri terbaik daerah, dan setiap ASN tetap memiliki hak-hak pribadi dalam menentukan pilihan politiknya. Namun, ia memperingatkan keras agar tidak terlibat dalam politik praktis. “Kalau untuk pemilihan mempunyai hak-hak pribadi, tetapi jangan terlibat politik praktis,” tegas Yusup.
Sebagai langkah konkret, Muhammad Yusup mengeluarkan surat edaran mengenai netralitas ASN, sebuah upaya yang diharapkan mampu mengarahkan fokus aparatur negara pada tugas pokok mereka: melayani masyarakat dengan profesionalisme tanpa terganggu oleh dinamika politik.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga marwah ASN sebagai pengayom netral yang tetap setia pada amanat pelayanan publik, meski di tengah riuh rendah politik daerah. (red)
