Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima berbagai apresiasi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis (30/01/2025). Penghargaan tersebut diberikan atas pencapaian kinerja sepanjang 2024 serta 100 hari kerja, terutama dalam menangani sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, dan pemberantasan mafia tanah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan penghargaan atas kerja keras Kementerian ATR/BPN. “Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas pemaparan sembilan program 100 hari kerja Menteri yang menunjukkan progres kinerja yang signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyoroti efektivitas pengelolaan anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2024. Beberapa program bahkan melebihi target, seperti persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mencapai lebih dari 100 persen.
“Kami mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir, yang mencerminkan optimalisasi dalam Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah,” kata Heri Gunawan.
Langkah tegas Menteri ATR/Kepala BPN dalam menangani sertifikasi di kawasan pagar laut juga mendapat pujian dari Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe. “Saya mengapresiasi keberanian Pak Menteri dalam membatalkan beberapa alas hak bermasalah,” katanya.
Menanggapi berbagai apresiasi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus bekerja secara transparan.
“Kami berkomitmen menyelesaikan semua persoalan ini dengan terbuka. Informasi akan kami sampaikan secara jelas kepada publik agar tidak memicu spekulasi yang meresahkan masyarakat,” ungkapnya.
Dengan dukungan dari Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN diharapkan semakin meningkatkan kinerja dan mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Secara daring, turut serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. (red)
