JAKARTA, – Upaya pembentukan Provinsi Kepulauan Buton terus diperjuangkan oleh Tim Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kepulauan Buton.
La Jusmani, anggota tim yang juga menjabat sebagai Sekretariat Bersama dan penghubung antara daerah dan pusat, menegaskan bahwa perjuangan ini telah berlangsung sejak 2009.
Namun, hingga kini masih terkendala regulasi pemerintah, khususnya terkait moratorium pemekaran daerah.
“Perjalanan waktu cukup panjang. Sejak kepemimpinan Syafei Kahar, Umar Samiun, Nur Alam, hingga Ali Mazi, berbagai upaya telah dilakukan. Namun, regulasi pemerintah yang mengatur persiapan dan tata cara pembentukan daerah otonomi baru masih menjadi hambatan utama,” ujar La Jusmani, Kamis (20/2).
Moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat menjadi faktor utama yang menghambat proses ini.
Meski demikian, perjuangan tidak berhenti. Dalam waktu dekat, Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan DOB Seluruh Indonesia (Forkonas PP DOB) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 21 Februari 2025 di Gedung Nusantara V, MPR RI.
Munas Forkonas PP DOB akan menjadi momentum strategis bagi seluruh CDOB, baik calon provinsi maupun calon kabupaten/kota di Indonesia.
Selain konsolidasi nasional, agenda utama Munas adalah penyegaran kepengurusan dan penentuan arah kebijakan perjuangan DOB ke depan.
“Kami berharap Munas ini dapat melahirkan kebijakan yang mempercepat pemekaran daerah, termasuk Kepulauan Buton,” ujar La Jusmani.
Kepulauan Buton sendiri telah masuk dalam Grand Desain Pemekaran Daerah yang disusun DPD RI pada 2016. Wilayah ini termasuk dalam daftar 173 CDOB yang dianggap layak dimekarkan.
Sejumlah kunjungan kerja telah dilakukan oleh DPD RI ke wilayah Kepulauan Buton, termasuk saat Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti bertemu tokoh-tokoh adat Kesultanan Buton di Baubau untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Pada masa kepemimpinan Gubernur Nur Alam, delegasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bahkan telah menyampaikan aspirasi resmi ke Komisi II DPR RI.
Sementara itu, di era Gubernur Ali Mazi, perjuangan pemekaran kembali mendapat sorotan setelah adanya kunjungan langsung dari DPD RI.
Dukungan Masyarakat dan Dampak Pemekaran
Dukungan terhadap pembentukan Provinsi Kepulauan Buton terus menguat.
Masyarakat dan pemerintah daerah menilai bahwa pemekaran akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan wilayah.
“Kami berharap pemekaran ini dapat segera terealisasi. Kepulauan Buton memiliki potensi besar, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun sumber daya alam. Dengan menjadi provinsi sendiri, pembangunan akan lebih merata dan pelayanan publik lebih optimal,” katanya.
Saat ini, berbagai persyaratan administratif dan kajian akademik terkait pembentukan Provinsi Kepulauan Buton telah disiapkan. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
Dengan adanya Munas Forkonas PP DOB, harapan baru kembali muncul. Jika perjuangan ini mendapatkan dukungan politik yang kuat, bukan tidak mungkin Kepulauan Buton akhirnya dapat berdiri sebagai provinsi baru di Indonesia. (Red)
