Kendari, – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kembali berkolaborasi dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Kolaborasi ini merupakan yang kedua kalinya setelah suksesnya pelaksanaan survei serupa pada tahun 2023. Survei yang dijalankan di seluruh provinsi Indonesia ini berlangsung sejak 22 Januari hingga 11 Februari 2025, dengan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah pelaksanaannya.
Sebagai bagian dari proses survei, pada 23-24 Januari 2025, OJK Sultra bersama BPS Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan witnessing. Witnessing adalah kegiatan pemantauan langsung untuk memastikan proses pengambilan data berlangsung dengan baik dan akurat. Tujuannya untuk menjaga kualitas data yang diperoleh, serta memastikan ketepatan respons dari para responden agar hasil survei dapat mencerminkan kondisi sebenarnya.
Sebelum pelaksanaan witnessing, pada 7 Januari 2025, OJK Sultra dan BPS mengadakan Rapat Koordinasi Daerah SNLIK 2025 di kantor BPS Sulawesi Tenggara. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, dan Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Surianti Toar. Survei SNLIK merupakan program nasional yang dilaksanakan secara berkala untuk mengukur pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.
Survei ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap layanan keuangan formal serta seberapa besar pemanfaatannya. Selain itu, survei ini berupaya mendukung implementasi Perpres No. 114/2020 dan UU No. 59/2024, dengan target indeks literasi keuangan mencapai 50% dan indeks inklusi keuangan mencapai 90%.
Fokus utama survei tahun ini adalah wilayah dengan tingkat literasi keuangan rendah, termasuk daerah-daerah terpencil yang sering kali sulit dijangkau oleh layanan keuangan formal.
Salah satu lokasi witnessing yang dilakukan adalah di dua desa di Kabupaten Konawe Selatan, yakni Desa Alebo di Kecamatan Konda dan Desa Mokupa Jaya di Kecamatan Lalembuu. Kegiatan witnessing di daerah-daerah ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan berguna bagi OJK dalam menyusun dan memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia.
Dengan data yang valid dan terperinci, OJK berharap dapat merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran dalam mempercepat pencapaian target literasi dan inklusi keuangan, serta memastikan bahwa manfaat layanan keuangan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di daerah-daerah yang kurang terlayani. (red)