KENDARI, – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, berbagai isu mulai merebak di ruang publik, termasuk spekulasi terkait potensi pelaksanaan dua putaran di Pilkada Sulawesi Tenggara (Sultra).
Namun, pengamat politik dan demokrasi lokal sekaligus dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Kendari, Awaludin Ma’ruf, menegaskan bahwa Pilkada Sultra tetap mengacu pada Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016, yang mengatur hanya satu putaran.
“Sistem Pilkada di Sulawesi Tenggara tidak berubah, tetap satu putaran,” ujar Awaludin. Menurutnya, kesimpangsiuran isu ini timbul karena ketidakteraturan informasi yang diterima masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) serta para kontestan terkait peraturan Pilkada 2024. “Padahal, hal tersebut semestinya menjadi tanggung jawab KPUD dan para kontestan untuk memberikan pemahaman yang jelas,” tambahnya.
Awaludin menilai bahwa minimnya literasi politik di kalangan masyarakat menjadi akar permasalahan. Banyak pihak yang menyamakan aturan Pilkada dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang memungkinkan dua putaran. “Kecuali DKI Jakarta, seluruh Pilkada di Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara, hanya berlangsung satu putaran,” tegas Awaludin.
Ia menekankan pentingnya upaya bersama dari semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat. “Kontestan, tim kampanye, KPUD, Bawaslu, serta stakeholder lainnya perlu bergerak cepat mensosialisasikan aturan Pilkada ini agar tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Di tengah kontestasi yang diikuti empat pasangan calon, Awaludin memprediksi peluang besar bagi pasangan calon nomor urut dua, Andi Sumangerukka dan Hugua. Ia menilai bahwa pasangan ini memiliki keuntungan psikologis dibandingkan tiga pesaing lainnya: Ruksamin – Syafei Kahar, Lukman Abunawas – La Ode Ida, serta Tina Nur Alam – Ihsan Taufik Ridwan.
“Pasangan ASR diuntungkan secara psikologis karena basis pemilih mereka lebih solid dan rasional, sementara prefensi psikologis calon lain terpecah,” kata Awaludin.
Dengan situasi tersebut, masyarakat diharap tetap waspada dan bijak dalam menerima informasi terkait tahapan Pilkada, guna memastikan proses demokrasi berjalan sesuai regulasi yang ada. (red)
