Oleh: Muhammad Rifki Syaiful Rasyid,
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Kendari
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan segera digelar serentak di seluruh Indonesia, termasuk di provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menginisiasi langkah penting dengan menyelenggarakan penandatanganan kesepahaman Pilkada damai bersama para kandidat.
Ini adalah sebuah langkah maju yang patut diapresiasi, dan semestinya menjadi cerminan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dengan adanya kesepahaman ini, Pilkada di Sultra diharapkan dapat berlangsung dalam suasana damai, penuh sukacita, dan menjadi pesta demokrasi yang ramah bagi seluruh masyarakat.
Kesepakatan para kandidat yang mewakili tim kampanye, simpatisan, dan pendukung mereka merupakan langkah awal menuju terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), yang sejalan dengan visi dan misi TNI-Polri.
Sultra, dengan keragamannya yang meliputi berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat, adalah contoh miniatur Indonesia.
Keberagaman ini adalah kekayaan yang harus terus kita jaga dan rawat, terutama di tengah persaingan gagasan, visi, dan misi para kandidat yang tengah berlomba memenangkan Pilkada Sultra 2024.
Kandidat-kandidat yang akan berkompetisi, seperti pasangan nomor urut 1 Ruksamin-Sjafei Kahar, nomor urut 2 Andi Sumangerukka-Hugua, nomor urut 3 Lukman Abunawas-Laode Ida, dan nomor urut 4 Tina Nur Alam-Ihsan Taufik Ridwan, telah menyatakan komitmennya untuk menciptakan Pilkada yang damai.
Komitmen ini seharusnya menjadi pegangan bagi para pendukung, simpatisan, serta tim kampanye, untuk menjunjung tinggi demokrasi yang berkeadilan.
Keteguhan kita menjaga kondusivitas sangat bergantung pada bagaimana ketiga unsur pemenangan ini menjaga sikap dan tindakan mereka.
Oleh karena itu, harapan besar kita semua adalah agar Pilkada Sultra berjalan dengan aman dan damai, tanpa adanya gesekan yang mencederai cita-cita demokrasi.
Jangan Rusak Persatuan dengan Primordialisme!
Pancasila, khususnya sila ketiga, menegaskan pentingnya persatuan Indonesia. Demokrasi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, tanpa membedakan suku, agama, atau asal-usul.
Maka, seharusnya Pilkada Sultra 2024 tidak diwarnai dengan kebencian, isu SARA, atau primordialisme yang dapat memecah belah masyarakat.
Primordialisme adalah paham yang berusaha mengklasifikasikan orang berdasarkan suku, agama, atau asal-usulnya. Paham ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi dan keinginan kita untuk menyelenggarakan Pilkada yang damai.
Dalam konteks Sultra, isu primordialisme sering diangkat, terutama terkait siapa yang pantas memimpin daerah ini. A
da yang berpendapat bahwa Sultra harus dipimpin oleh putra daerah, dan tidak boleh oleh kandidat yang tidak lahir di Sultra. Hemat penulis, pandangan ini mengarah pada isu primordialisme yang justru bertolak belakang dengan cita-cita demokrasi kita.
Alih-alih fokus pada asal-usul, elite politik dan masyarakat seharusnya lebih memperhatikan visi dan misi para kandidat.
Kita harus mengedepankan pertarungan ide dan gagasan, bukan latar belakang suku, agama, atau turunan.
Pilkada yang sehat adalah Pilkada yang dipenuhi oleh debat substansial mengenai masa depan daerah, bukan saling lempar sentimen yang berpotensi memecah belah.
Selain itu, para kandidat juga perlu mengendalikan narasi yang disebarkan oleh para pendukung dan buzzer mereka di media sosial.
Jangan sampai media sosial justru menjadi alat untuk memprovokasi masyarakat dengan isu-isu primordialisme yang menyesatkan.
Meta sosial media harus diatur sedemikian rupa agar tidak menjadi ajang penyebaran hoaks dan kebencian. Masyarakat juga perlu bijak dalam menyaring informasi, terutama yang beredar di dunia maya, terkait Pilkada 2024.
Mari Jaga Demokrasi Sultra, No Primordialisme!
Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga Pilkada Sultra 2024 tetap damai dan bersih dari isu-isu primordialisme.
Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang merangkul keberagaman, memberikan hak yang sama kepada semua, tanpa memandang latar belakang. Mari kita jadikan Pilkada ini sebagai ajang pertarungan ide, bukan pertarungan identitas.
