KENDARI, – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) tahun 2024 yang dibuka oleh Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto.
Acara yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari pada Selasa (12/11/2024) ini mengangkat tema “Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara.”
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menekankan pentingnya keselarasan antara program Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota dengan visi misi Presiden Prabowo. Ia mengingatkan bahwa Asta Cita, yang mencakup 8 misi, 17 program prioritas, dan 8 program Hasil Terbaik Cepat, harus diutamakan dalam setiap kebijakan daerah.
Fokus utama adalah pemerintahan yang bersih, efisien, dan melayani masyarakat, dengan upaya konkret untuk menghemat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengurangi perjalanan dinas, serta melibatkan masyarakat dalam perancangan program-program pemerintah.
“Penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujar Andap. Ia berharap Rakorwasda 2024 dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.
Selain itu, Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP), Hartoyo, yang juga menjabat sebagai Irwasda Polda Sultra, menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan UPP adalah untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien di berbagai sektor.
“Sasaran UPP antara lain adalah pelayanan publik, ekspor dan impor, penegakan hukum, perizinan, kepegawaian, pendidikan, serta pengadaan barang dan jasa,” ungkap Hartoyo.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintahan, lembaga pengawasan, serta para pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk memperkuat pengawasan daerah di Sulawesi Tenggara.
Melalui Rakorwasda ini, diharapkan dapat tercipta langkah-langkah koordinasi yang lebih baik dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (red)
