Jakarta – Dalam sebuah langkah penting menuju pengembangan berkelanjutan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili Penjabat (Pj.) Gubernur, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., resmi membuka rapat koordinasi persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Provinsi Sultra pada Senin (4/11/2024).
Sekda Asrun Lio mengawali sambutannya dengan memberikan apresiasi kepada seluruh perencana yang telah bekerja keras dalam proses penyusunan dokumen RPJMD, yang kini telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sultra Nomor 5 Tahun 2024. “Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam proses koordinasi dan sinkronisasi dokumen-dokumen teknis perencanaan selama tahun 2024,” ungkapnya.
Menurut Sekda, saat ini merupakan masa transisi yang krusial, di mana para perencana menghadapi tantangan dari tiga periode perencanaan: jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Dia menegaskan pentingnya tahun ini dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045. “Kami juga berterima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi yang berharga bagi kelancaran penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029,” tambahnya.
Kehadiran para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemprov Sultra telah mulai mengumpulkan dan mendiskusikan permasalahan dan isu strategis untuk tahun 2025-2029, yang diharapkan dapat selaras dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Sekda Asrun Lio menjelaskan bahwa tema RPJMD Tahun 2025-2029 telah ditetapkan sebagai “Sulawesi Tenggara sebagai sentra pengolahan hasil pertambangan, pertanian, dan destinasi pariwisata bahari.” Dia mengajak semua pihak untuk menggunakan tema ini sebagai semangat bersama dalam menyusun program dan target.
Sektor pertambangan, lanjutnya, harus bertransformasi menjadi sentra pengolahan, sementara sektor pertanian diharapkan mampu menghasilkan produk olahan yang bernilai jual tinggi. Sekda juga menekankan pentingnya perhatian terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perlunya regulasi dan kepastian hukum yang mendukung iklim usaha yang kondusif.
“Pemerintahan yang bersih dan efisien harus diwujudkan, serta pengembangan ekonomi berbasis syariah dan industri halal perlu mendapatkan perhatian,” katanya. Dia juga mengingatkan bahwa kendala yang dihadapi pengusaha kecil, seperti permodalan dan akses pasar, harus dibantu melalui berbagai inisiatif.
Menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024, Sekda menegaskan pentingnya persiapan matang. Dia menyampaikan empat poin penting bagi perencana OPD, antara lain memperhatikan tema pembangunan dan isu strategis dalam perencanaan program, memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) secara efektif, serta mengoptimalkan belanja OPD dalam rangka penyelarasan dengan program prioritas nasional.
Turut hadir dalam kegiatan ini adalah narasumber dari berbagai kementerian, Kepala OPD, serta perwakilan Bappeda se-Sultra, yang siap berkolaborasi untuk mencapai target pembangunan daerah dalam mendukung Sulawesi Tenggara menuju masa depan yang lebih baik. (red)
