KENDARI, – Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara (Sekda Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mengapresiasi komitmen seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Sultra. Apresiasi tersebut disampaikan saat membuka rapat koordinasi Analisis Standar Belanja (ASB) Provinsi Sultra Tahun 2025, Selasa (19/11/2024) di Kendari.
“Implementasi ASB yang telah berjalan menunjukkan langkah maju. Namun, kita harus terus melakukan perbaikan di beberapa aspek agar tata kelola pemerintahan semakin optimal,” ujar Asrun.
Menurutnya, penerapan ASB adalah langkah strategis dalam menciptakan efisiensi anggaran, sekaligus menjawab amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Fokus pada Penyesuaian dan Perbaikan
Asrun menekankan pentingnya penyesuaian standar harga satuan dalam aplikasi SIPD RI, penguatan regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta penyusunan ASB non-fisik. “Dengan semangat kolaborasi, kita mampu menyelesaikan kendala yang ada. Bahkan, bila diperlukan, Pemprov Sultra siap menggandeng universitas yang kompeten untuk memperkuat penyusunan ASB,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengapresiasi kehadiran para pimpinan OPD di tengah padatnya agenda akhir tahun. “Rapat koordinasi ini sangat penting untuk menyamakan pemahaman, sehingga ASB menjadi panduan yang tepat dalam perencanaan dan penganggaran APBD 2025,” katanya.
Harapan untuk Output yang Berkualitas
Sekda Sultra berharap kegiatan ini menghasilkan usulan-usulan penting dari OPD untuk penyempurnaan dokumen ASB. “Kita ingin output dan outcome rapat ini benar-benar menciptakan pemahaman bersama dalam menyusun ASB yang relevan dan aplikatif untuk tahun 2025,” tambahnya.
Acara tersebut dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Sultra, peserta rapat koordinasi ASB, serta berbagai pihak terkait. Melalui diskusi dan kolaborasi ini, Pemprov Sultra optimistis dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. (red)
