KENDARI, – Langkah strategis Pemerintah Kota Kendari dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mulai menemukan titik terang.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Muhammad Yusup dan Ketua DPRD Kota Kendari menandatangani berita acara kesepakatan bersama atas dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025. Prosesi penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari pada hari Selasa (15/10/2024).
Dalam berbagai hal, Pj Wali Kota menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS telah mempertimbangkan berbagai faktor strategis, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga politik dan keamanan. Yusup menekankan pentingnya menanggapi tantangan-tantangan yang dihadapi Kota Kendari saat ini.
“Kami mempertimbangkan kondisi terkini kota ini, terutama dalam upaya pemulihan perekonomian, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, pengendalian inflasi, serta penciptaan iklim investasi yang menguntungkan,” ujar Yusup di hadapan para anggota dewan.
Penandatanganan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah. Yusup berharap alokasi anggaran tersebut dapat mendukung berbagai program prioritas pembangunan, mulai dari infrastruktur kota, sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan, hingga pemeliharaan jalan dan penerangan umum.
Selain itu, pengelolaan sampah dan penanganan bencana juga menjadi fokus utama pemerintah, tak ketinggalan penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam kesempatan itu, Yusup juga mengapresiasi peran DPRD Kota Kendari yang telah bekerja sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam merampungkan pembahasan KUA-PPAS.
“Proses ini tidak mudah, tapi dengan komitmen yang kuat antara pemerintah dan DPRD, kita bisa menyelesaikannya tepat waktu,” ujarnya.
Pemerintah Kota berjanji akan segera menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menyetujui Rancangan APBD untuk dibahas lebih lanjut oleh DPRD. Harapan besar, APBD 2025 dapat menjawab kebutuhan pembangunan kota yang semakin dinamis.
Rapat paripurna ini menandai komitmen bersama antara pemerintah dan legislatif dalam merumuskan kebijakan anggaran yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kendari. (red)
